Penyebab Gagalnya Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Pada Orde Lama Dan Orde Baru

A.  Penyebab Gagalnya Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Pada Orde Lama Dan Orde Baru

1.      Pelaksanaan Demokrasi Pada Orde Lama

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada massa ini kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar,sehingga rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi,mengingat usia kemerdekaan Indonesia yang masih muda saat itu dan keadaan sosial politik yang belum stabil setelah penggantian konstitusi,maka tak ayal banyak rakyat Indonesia yang terutama berada di bawah garis kemiskinan lebih memikirkan kelangsungan hidupnya daaripada harus memikirkan tentang demokrasi dan pemerintahan.

2.      Pelaksanaan Demokrasi Pada Orde Baru

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. AwalOrde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal disebabkan beberapa hal: rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, Pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, dan tumbuhnya KKN yang merajalela.

Demokrasi pancasila berakhir dengan jatuhnya Orde Baru yang disebabkan hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi), terjadinya krisis politik, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba, dan gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden. Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

B.     Mana Yang Lebih Baik Implementasi Demokrasi Liberal Atau Demokrasi Pancasila

Pada demokrasi liberal, Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal – hal sebagai berikut ; 1. Dominannya politik aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa, 2. Landasan sosial ekonimi rakyat yang masih rendah, 3. Tidak mampunya para anggota konstituante bersidang dalam menentukan dasar negara.

Pada masa ini kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar, sehingga rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi, mengingat usia kemerdekaan Indonesia yang masih muda saat itu dan keadaan sosial politik yang belum stabil setelah penggantian konstitusi, maka tak ayal banyak rakyat Indonesia yang terutama berada di bawah garis kemiskinan lebih memikirkan kelangsungan hidupnya daripada harus memikirkan tentang demokrasi dan pemerintahan.

Semetara Pelaksanaan demokrasi pancasila masa “Orde Baru” ditandai perbedaan, yaitu dilaksanakan pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia lebih dari lima kali untuk memilih anggota DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut kemudian membentuk MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dari hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk pemerintahan tidak pernah mengalami pergantian, hanya pejabat setingkat menteri yang silih berganti. Pucuk kekuasaan tidak pernah digantikan orang lain, Soeharto menjabat 32 tahun karena pada masa itu belum dikenal adanya pembatasan kekuasaan presiden tentang periode jabatan.

Kekuasaan “Orde Baru” sampai tahun 1998 dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilai – nilai demokrasi. Praktik kenegaraan “Orde Baru” dijangkiti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokrasi pada masa orde baru hanya sekedar formalitas belaka, pada akhirnya rezim yang berkuasa akan tetap menekan kita untuk memilihnya kembali menjadi penguasa di negeri ini.demokrasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan demokrasi pancasila orde baru lebih baik dari pada penerapan demokrasi liberal orde lama.

Perbandingan Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Dan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Liberal	Demokrasi Terpimpin	Demokrasi Pancasila
Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan oleh: Dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950. Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959: 1. Bubarkan konstituante, 2. Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950, 3. Pembentukan MPRS dan DPAS.	Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: Mengaburnya system kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, peranan parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR, jaminan HAM lemah, terjadi sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pers, kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur). Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.	Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal disebabkan beberapa hal: rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, Pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, dan tumbuhnya KKN yang merajalela.